← Back to News
KONTRAKTOR ANGKAT KAKI, KONFLIK TAPAL BATAS DI WAKIA BATALKAN PEMBANGUNAN 15 RUMAH WARGA
TIMIKA, RPM – Konflik tapal batas yang kembali terjadi di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, menyebabkan batalnya pembangunan 15 unit rumah layak huni bagi warga setempat. Kondisi ini memaksa kontraktor untuk meninggalkan proyek pembangunan tersebut.
Demikian yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, Kamis (26/11/2025).
Abriyanti menjelaskan bahwa sengketa tapal batas menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat di wilayah tersebut. Seharusnya pembangunan sudah dimulai, namun situasi keamanan yang tidak kondusif membuat kontraktor merasa terancam dan memutuskan untuk kembali ke Timika.
“15 rumah ini awalnya direncanakan sebagai pengganti tempat tinggal warga yang terbakar dalam konflik tahun lalu. Namun, konflik yang kembali meletus menyebabkan kontraktor memilih untuk menghentikan proyek dan meninggalkan lokasi,” ungkapnya.
Pembangunan rumah ini sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD 2025 khusus untuk korban konflik, sehingga batalnya pembangunan ini menjadi kerugian bagi warga yang membutuhkan.
Selain di Wakia, hingga kini total rumah layak huni yang dibangun tahun ini mencapai 208 unit, dengan sumber dana dari APBD dan dana Otonomi Khusus. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen yang masih belum diserahterimakan kepada warga penerima manfaat.
“Sebanyak 201 unit berasal dari APBD induk dan 7 unit dari APBN khusus. Pembangunan tersebar di berbagai distrik, kecuali Mimika Barat dan Mimika Tengah karena di wilayah tersebut sudah pernah dilakukan pembangunan rumah pada tahun-tahun sebelumnya,” tutup Abriyanti. (ind)
Demikian yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, Kamis (26/11/2025).
Abriyanti menjelaskan bahwa sengketa tapal batas menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat di wilayah tersebut. Seharusnya pembangunan sudah dimulai, namun situasi keamanan yang tidak kondusif membuat kontraktor merasa terancam dan memutuskan untuk kembali ke Timika.
“15 rumah ini awalnya direncanakan sebagai pengganti tempat tinggal warga yang terbakar dalam konflik tahun lalu. Namun, konflik yang kembali meletus menyebabkan kontraktor memilih untuk menghentikan proyek dan meninggalkan lokasi,” ungkapnya.
Pembangunan rumah ini sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD 2025 khusus untuk korban konflik, sehingga batalnya pembangunan ini menjadi kerugian bagi warga yang membutuhkan.
Selain di Wakia, hingga kini total rumah layak huni yang dibangun tahun ini mencapai 208 unit, dengan sumber dana dari APBD dan dana Otonomi Khusus. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen yang masih belum diserahterimakan kepada warga penerima manfaat.
“Sebanyak 201 unit berasal dari APBD induk dan 7 unit dari APBN khusus. Pembangunan tersebar di berbagai distrik, kecuali Mimika Barat dan Mimika Tengah karena di wilayah tersebut sudah pernah dilakukan pembangunan rumah pada tahun-tahun sebelumnya,” tutup Abriyanti. (ind)