← Back to News
Pemkab Mimika Perkuat Pengendalian Internal, Seluruh OPD Ikuti Penilaian Maturitas SPIP 2026
TIMIKA,RPM- Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Inspektorat resmi menggelar Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Senin (20/7/2026) itu diikuti oleh seluruh perangkat daerah sebagai upaya strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua panitia kegiatan, Siska Sroyer, menyampaikan bahwa penilaian mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai konsep dan implementasi SPIP yang terintegrasi. Ia menjelaskan, sistem ini tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga terkait erat dengan manajemen risiko, perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan.
Menurut Siska, penerapan SPIP yang terintegrasi akan membantu setiap perangkat daerah dalam mengidentifikasi, mencegah, serta mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sistem ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan tepat sasaran.
"Melalui penyelenggaraan SPIP, kita ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mencegah tindak pidana korupsi dan penyimpangan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujar Siska di hadapan para peserta.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa SPIP bukanlah sekadar kewajiban administratif atau pelengkap dokumen birokrasi. Ia menilai sistem ini merupakan instrumen vital dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Emanuel menjelaskan, ketika SPIP diterapkan dengan baik, maka akan memberikan keyakinan bagi pimpinan dan seluruh aparatur bahwa setiap program serta kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Lebih lanjut, ia menyebut penilaian mandiri maturitas SPIP menjadi momen penting bagi setiap perangkat daerah untuk mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian intern secara objektif. Hasil penilaian tersebut diharapkan mampu menjadi peta jalan dalam mengidentifikasi risiko, menemukan kelemahan yang masih ada, serta menyusun langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.
Wabup juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pemenuhan agenda rutin pemerintah, melainkan sarana evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara akuntabel.
Di akhir sambutannya, Emanuel mengajak seluruh kepala perangkat daerah beserta tim untuk mengikuti proses penilaian dengan penuh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Ia pun meminta Inspektorat agar terus melakukan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan secara berkesinambungan.
"Saya minta Inspektorat agar terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan secara berkesinambungan kepada seluruh perangkat daerah, sehingga hasil penilaian benar-benar menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan," pungkasnya. (ind)
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Senin (20/7/2026) itu diikuti oleh seluruh perangkat daerah sebagai upaya strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua panitia kegiatan, Siska Sroyer, menyampaikan bahwa penilaian mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai konsep dan implementasi SPIP yang terintegrasi. Ia menjelaskan, sistem ini tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga terkait erat dengan manajemen risiko, perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan.
Menurut Siska, penerapan SPIP yang terintegrasi akan membantu setiap perangkat daerah dalam mengidentifikasi, mencegah, serta mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sistem ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan tepat sasaran.
"Melalui penyelenggaraan SPIP, kita ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mencegah tindak pidana korupsi dan penyimpangan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujar Siska di hadapan para peserta.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa SPIP bukanlah sekadar kewajiban administratif atau pelengkap dokumen birokrasi. Ia menilai sistem ini merupakan instrumen vital dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Emanuel menjelaskan, ketika SPIP diterapkan dengan baik, maka akan memberikan keyakinan bagi pimpinan dan seluruh aparatur bahwa setiap program serta kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Lebih lanjut, ia menyebut penilaian mandiri maturitas SPIP menjadi momen penting bagi setiap perangkat daerah untuk mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian intern secara objektif. Hasil penilaian tersebut diharapkan mampu menjadi peta jalan dalam mengidentifikasi risiko, menemukan kelemahan yang masih ada, serta menyusun langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.
Wabup juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pemenuhan agenda rutin pemerintah, melainkan sarana evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara akuntabel.
Di akhir sambutannya, Emanuel mengajak seluruh kepala perangkat daerah beserta tim untuk mengikuti proses penilaian dengan penuh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Ia pun meminta Inspektorat agar terus melakukan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan secara berkesinambungan.
"Saya minta Inspektorat agar terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan secara berkesinambungan kepada seluruh perangkat daerah, sehingga hasil penilaian benar-benar menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan," pungkasnya. (ind)
Related News
